Evaluasi Kebijakan Publik dan Standar Keselamatan Infrastruktur Daerah
Aksi swadaya masyarakat Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dalam mengumpulkan dana perbaikan infrastruktur menjadi sorotan nasional. Warga bergerak mandiri karena lambatnya respons pemerintah dalam menangani kerusakan fasilitas publik pascabencana. Langkah darurat ini berhasil memulihkan konektivitas ekonomi lokal secara cepat.
Jembatan Enang-Enang lumpuh total sejak diterjang bencana hidrometeorologi pada November tahun lalu. Kecewa karena proyek rekonstruksi negara tak kunjung dimulai, warga meluncurkan donasi massal hingga terkumpul Rp 1 miliar. Dana tersebut langsung dialokasikan untuk pembangunan kembali struktur utama jembatan.
Read Also
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pemerintah tetap memegang tanggung jawab penuh atas kelaikan fasilitas tersebut. "Kita berterima kasih, pasti. Tapi, aksi swadaya itu belum cukup. Masih ada beberapa hal teknis yang harus kita tambahkan di sana agar memenuhi standar keamanan," ujar Dody sebelum bertolak ke Aceh.
Kritik publik di media sosial menyoroti lemahnya realisasi stimulus fiskal untuk pemulihan bencana daerah. Kegagalan mitigasi cepat ini dinilai menggeser beban anggaran negara ke dompet masyarakat. Pemerintah kini menghadapi tuntutan besar untuk mengevaluasi prioritas pembangunan infrastruktur di luar Jawa.