Transisi Politik Baru dan Pembubaran Komite Darurat Hamas
Langkah bersejarah ini mengakhiri era pemerintahan Hamas selama 20 tahun yang diwarnai blokade ketat dan konflik bersenjata. Kekuasaan administratif kini dialihkan kepada "Komite Nasional untuk Administrasi Gaza" yang beroperasi di bawah "Dewan Perdamaian Gaza" yang didukung secara internasional. Peralihan ini menandai babak baru bagi lanskap politik di wilayah tersebut.
Perjalanan politik ini bermula saat Hamas memenangkan pemilu parlemen pada 26 Januari 2006 dengan meraih 76 dari 132 kursi. Kemenangan demokratis tersebut direspons Israel dengan blokade total darat, laut, dan udara. Akibatnya, roda ekonomi lumpuh, menyebabkan 80 persen pabrik tutup dan mayoritas penduduk ketergantungan pada bantuan kemanusiaan.
Read Also
Agresi militer sejak Oktober 2023 menghancurkan infrastruktur sipil dan menewaskan lebih dari 70.000 jiwa, termasuk pembunuhan ketua komite pemerintahan Issam al-Da'alis pada Maret 2025. Menurut peneliti politik Mohammad Al-Aila, militer Israel sengaja menargetkan markas sipil dan kepolisian untuk menciptakan 'kekosongan administratif' guna memaksakan struktur pemerintahan baru dari luar.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, komite teknokratis baru ini dipimpin oleh Ali Shaath. Sebanyak 45.000 pegawai negeri di sektor kesehatan dan pendidikan dipastikan tetap bekerja demi menjaga layanan publik. Kebijakan publik yang inklusif tanpa eksklusi politik menjadi kunci utama agar transisi ini tidak memicu kelumpuhan institusional atau pergolakan sosial baru.