Oposisi Biner Antara Penjaga Ketertiban dan Agresi yang Dipertanyakan
Dunia kembali menyaksikan ketegangan lama membara di Selat Hormuz ketika militer Amerika Serikat meluncurkan serangan balasan ke Iran. Narasi resmi segera terbentuk dari ruang kendali CENTCOM bahwa tindakan keras ini adalah respon mutlak demi melindungi warga sipil dan kapal komersial internasional. Namun di balik riuh peluru dan sanksi ekonomi, ada makna yang lebih dalam yang menuntut kita untuk sejenak berhenti dan merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Data menunjukkan bahwa jalur perairan ini mengalirkan sekitar 20 persen minyak dunia sebelum konflik pecah, sebuah angka yang bukan sekadar statistik komoditas. Angka ini adalah pusat hasrat ekonomi global yang menggerakkan mesin-mesin peradaban modern sekaligus menjadi pemicu utama perebutan hegemoni kekuasaan. Ketika izin penjualan minyak Iran dicabut seketika oleh Departemen Keuangan, sanksi ekonomi tersebut mengonfirmasi bahwa kendali atas pasar bebas jauh lebih utama dibanding retorika perdamaian.
Read Also
Dalam wacana dominan, lanskap ini sengaja dibelah ke dalam oposisi biner yang sangat kaku seperti korban melawan agresor atau hukum melawan pelanggaran. Amerika Serikat menempatkan dirinya sebagai poros logosentrisme Barat, seolah memegang otoritas moral universal untuk menentukan siapa yang bersalah. Di sisi lain, hak Iran untuk memungut retribusi di wilayah strategisnya diredam dan dilabeli sebagai agresi murni demi menjaga narasi suci pasar bebas.
Wacana ini justru mengalami dekonstruksi ketika klaim penegakan hukum internasional dilakukan lewat cara sepihak yang melangkahi proses negosiasi yang sedang berjalan. Kehadiran warga sipil tak berdosa di atas kapal dagang kerap kali hanya menjadi suplemen teks geopolitik untuk melegitimasi kekerasan militer. Konsep gencatan senjata yang diagungkan sebenarnya menyimpan jejak kekerasan laten, sebuah penundaan perang ekonomi yang sudah lama mengakar di bawah permukaan.
Di titik inilah kita membentur sebuah aporia, sebuah jalan buntu logis di mana batas antara tindakan bertahan dan agresi menjadi bias. Bagaimana mungkin sebuah ketertiban hukum internasional yang adil dapat ditegakkan jika sarana yang digunakan adalah kekerasan militer sepihak yang serupa? Setiap upaya menciptakan keamanan di satu belahan bumi justru melahirkan ketidakamanan baru di tempat lain, membuat lingkaran setan ini mustahil diselesaikan dengan rumus sederhana.
Pada akhirnya, kita terjebak dalam penundaan makna keadilan yang terus menerus bergeser tanpa pernah menemukan jangkar yang stabil. Apakah hukum internasional benar-benar berdiri di atas nilai kemanusiaan, atau ia hanyalah nama lain dari kehendak berkuasa yang dilembagakan oleh pemilik kekuatan ekonomi terbesar? Biarkan pertanyaan itu menggantung di antara puing-puing Selat Hormuz, memaksa kita melihat realitas dunia dengan cara yang tidak lagi sama.