Intervensi Kebijakan Publik dan Perebutan Kendali Pemilu Amerika
Pemerintahan Donald Trump dilaporkan menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari celah hukum untuk menghindari peran Election Assistance Commission (EAC). Langkah ini diambil sebelum presiden memecat para pemimpin lembaga independen tersebut. Beberapa pejabat frustrasi karena EAC dinilai lambat memperbarui panduan mesin cetak suara untuk negara bagian.
Lembaga pemilu federal tersebut kini lumpuh tanpa kuorum setelah Donald Trump memecat dua komisioner dari Partai Demokrat dan membiarkan satu-satunya komisioner Republik mundur. Padahal, Kongres baru saja menyetujui stimulus fiskal senilai 45 juta dolar AS untuk tahun anggaran 2026 guna memperkuat sistem administrasi pemilu daerah.
Read Also
Oposisi bereaksi keras terhadap pemecatan mendadak ini. "Ini adalah upaya berani untuk merebut kendali pemilu sebelum satu suara pun diberikan," ujar Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer. Menurut Schumer, tindakan eksekutif ini merusak integritas lembaga independen yang bertugas mensertifikasi sistem pemungutan suara di seluruh negeri.
Analisis internal menunjukkan pejabat Gedung Putih sempat mengkaji rekomendasi intelijen untuk mendeklarasikan darurat nasional sejak musim gugur lalu. Langkah ekstrem ini dirancang agar gugus tugas federal bisa langsung memaksa negara bagian mengubah prosedur pemilu tanpa persetujuan EAC, sebuah manuver yang memicu perdebatan konstitusional baru.