Evaluasi Demokrasi dan Dorongan Partisipasi Bermakna
Ketua BP MPR Yasonna H. Laoly menghimpun pandangan akademisi untuk merancang Konferensi Konstitusi masa depan. Forum nasional ini dirancang untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, perguruan tinggi, hingga generasi muda secara komprehensif.
Diskusi kelompok terpumpun di Bandung menyoroti lemahnya kanal penyampaian aspirasi formal yang memicu gelombang gerakan digital pemuda. Kurangnya akuntabilitas legislatif dan tingginya biaya pendidikan ditengarai menjadi pemicu utama turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Read Also
Guru Besar FISIP Unpad Prof. Caroline Paskarina menegaskan pentingnya mengubah hubungan konstituen dan wakil rakyat menjadi basis programatik. "Proses kebijakan perlu menerapkan prinsip partisipasi bermakna, yaitu hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya," ujar Caroline.
Diskusi ini menyimpulkan pentingnya kebebasan akademik sebagai kekuatan pengimbang kebijakan publik yang didominasi kepentingan faksi. Penguatan kedaulatan harus memastikan rakyat tidak hanya hadir saat pemilu, melainkan aktif mengawal akuntabilitas negara pascapemungutan suara.