Upaya Diplomasi Pakistan Menghadapi Kebuntuan Militer di Selat Hormuz
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersejarah pada Juni lalu guna memperpanjang gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, kesepakatan damai tersebut hancur dalam kurun waktu kurang dari empat minggu. Washington meluncurkan serangan udara baru, sementara Teheran membalas dengan menargetkan pangkalan militer sekutu AS di kawasan Teluk.
Kegagalan ini menandai kali ketiga runtuhnya gencatan senjata sejak April lalu, memicu kekhawatiran meluasnya konflik regional. Militer AS kini kembali menerapkan blokade laut di Selat Hormuz dan mengancam tarif 20 persen bagi kapal yang melintas. Sementara itu, serangan balasan Iran telah menghantam infrastruktur transportasi serta wilayah Qatar, mencederai sejumlah warga sipil.
Read Also
Menurut Javad Heiran-Nia, direktur Persian Gulf Studies Group di Teheran, nota kesepahaman tersebut sejak awal gagal menyelesaikan akar konflik substantif. "MoU tersebut hanya berfungsi sebagai instrumen taktis jangka pendek untuk membuka kembali jalur pelayaran internasional," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kedua negara saat ini lebih memilih konfrontasi militer guna memperkuat posisi tawar masing-masing.
Pakistan, bersama mediator lain seperti Qatar dan Oman, kini memiliki ruang manuver yang sangat terbatas dalam kebijakan publik internasional. Kendati demikian, Islamabad terus menekan jalur komunikasi diplomatik guna mencegah eskalasi tak terkendali yang dapat merusak stabilitas pasar energi global. Konflik ini diperkirakan tetap buntu selama kedua pihak menolak berbagi kendali navigasi di Selat Hormuz.