Ketika "Bakar-Bakar" Menjadi Penanda Batas Kepatuhan Warga Negara
Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto mengenai pemimpin pengkhianat yang menganjurkan gerakan 'bakar-bakar' memicu perenungan mendalam. Di balik pekik persatuan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional, tersimpan pertanyaan besar tentang bagaimana kita mendefinisikan kesetiaan. Apakah harmoni politik dalam demokrasi pasca-pemilu benar-benar sebuah kesepakatan yang tulus, ataukah sekadar kepatuhan yang dipaksakan demi kenyamanan penguasa?
Fakta memperlihatkan Prabowo yang berkali-kali kalah pilpres kini memegang mandat penuh dan menyerukan konsolidasi besar, termasuk menertibkan BUMN korup senilai 1 triliun dolar AS. Namun angka-angka megah ini membawa tafsir maknawi yang kontradiktif. Di satu sisi ada optimisme kedaulatan, tetapi di sisi lain ada kecemasan mendalam bahwa kekayaan negara terus dicuri dari dalam, menghantam ulu hati keadilan itu sendiri.
Read Also
Wacana ini mengukuhkan oposisi biner yang tajam, menempatkan stabilitas di posisi superior dan protes keras di posisi inferior yang destruktif. Melalui logosentrisme kekuasaan, pemimpin yang sah diklaim sebagai pemilik tunggal moralitas politik. Sebaliknya, setiap bentuk perlawanan radikal yang berada di luar koridor prosedural langsung dicap sebagai anomali jahat yang mengancam keutuhan bangsa.
Analisis dekonstruktif justru memperlihatkan bagaimana narasi kedamaian ini runtuh oleh bahasanya sendiri. Penegasan berulang agar tidak ada kerusuhan menunjukkan ketakutan laten terhadap konflik yang tak terkendali. Istilah 'bakar-bakar' hadir sebagai 'supplement' yang membongkar adanya 'trace' ketidakpuasan struktural dan marginalisasi yang selama ini sengaja ditutupi oleh ilusi gotong royong.
Di sinilah kita menemui 'aporia' atau jalan buntu logis yang merumitkan resolusi sederhana. Ketika pemimpin menyatakan yang ragu-ragu silakan duduk di rumah atau cari negara lain, teks politik ini secara paradoks mengeksklusi warga negara dari ruang publik. Bagaimana mungkin sebuah persatuan sejati dapat diwujudkan jika ia terus-menerus memproduksi hantu pengkhianat sebagai syarat eksistensinya?
Pada akhirnya, makna rakyat dan persatuan selalu mengalami "différance", sebuah penundaan abadi yang bergantung pada siapa yang memegang kendali logos. Demokrasi bukanlah struktur statis yang selesai setelah pemilu usai. Apakah kritik keras adalah bentuk pengkhianatan, atau justru wujud kesetiaan tertinggi pada keadilan yang melampaui hukum formal? Pilihan merenungkannya kini kembali kepada Anda.